MASALAH SAMPAH IKUT DIBAHAS DALAM RAPAT LKS TRIPARTIT
Bukan hanya masalah perburuhan dan investasi saja yang dibahas dalam Rapat Lembaga Kerjasama Tripartit Kabupaten Sukabumi yang dipimpin langsung Bu.pati Sukabumi, Asep Japar, pada hari Rabu 30 Oktober 2026 di Pendopo Sukabumi. Tapi masalah sampah juga menjadi sorotan tajam dalam agenda rapat tersebut.
Sorotan masalah sampah ini pertama kali disampaikan oleh Ketua SP TSK SPSI Kabupaten Sukabumi, Mochammad Popon pada kesempatan kali berbicara dalam agenda Rapat LKS Tripartit. Ketua SP TSK SPSI Kab Sukabumi itu yang juga sebagai Wakil Ketua II LKS Tripartit Kabupaten Sukabumi, mengawali pembicaraan dengan memberikan sorotan terhadap masih banyaknya tumpukan sampah di sepanjang jalan protokol, baik jalan nasional maupun jalan propinsi di Kabupaten Sukabumi, yang dibiarkan menggunung dan tercecer setiap harinya.
Menurut Popon, masalah sampah ini menjadi bukti nyata dari lemahnya tata kelola pemerintahan di Kabupaten Sukabumi. Masalah sampah ini sebenarnya masalah kecil, dan bisa diselesaikan dengan cara - cara yang biasa dan tidak perlu cara yang luar biasa.
"Jalan protokol itu ibaratnya itu adalah halaman depan rumah kita. Kalo di halaman depan saja kotor penuh dengan tumpukan sampah, mana ada tamu yang mau masuk ke dalam rumah kita. Kalo dijalan protokol saja pada siang bolong banyak tumpukan sampah, mana ada investor atau wisatawan kalo kita mau fokus pada pariwiisata yang mau berkunjung lagi ke Sukabumi.
Maslaah sampah ini kalo tidak dikelola dengan baik, bisa menimbulkan keraguan dan mengurangi kepercayaan pada investor dan wisatawan untuk berkunjung lagi dan menanamkan investasinya di Kabupaten Sukabumi.
Para wisatawan luar akan ogah untuk berkunjung lagi dan menambah masa liburannya di Kabupaten Sukabumi kalo di jalan protokol saja sampah - sampah di siang bolong dibiarkan tercecer menimbulkan bau dan merusak pemandangan.
"Mereka akan menjadi ragu, menjadi tanda tanya apakah saat berkunjung ke spot - spot pariwisata mereka akan mendapatkan pelayanan yang ramah, atau saat berlibur lama mereka akan mendapat kenyamanan. Begitupun para investor, mereka juga akan ragu, bagaimana bisa mereka punya keyakinan mengurus ijin investasinya lancar atau percaya investasinya bisa berjalan mulus dan aman tanpa gangguan, kalo masalah sampah saja yang jelas - jelas kasat mata terlihat disamping jalan protokol tidak bisa dibereskan oleh pemerintah daerahmya", jelas Popon dengan panjang lebar.
Menurut Popon, masalah sampah yang dibiarkan tidak terurus sepanjang jalan protokol ini akan menganggu kepercayaan para wisatawan luar berkunjung ke Sukabumi dan juga bisa mengurangi kepercayaan para investor untuk menanamkan inviestasi dan membangun perusahaan di Sukabumi.
Dan ini sangat terbukti dengan masih rendahnya kunjungan wisatawan luar dan masih rendahnya tingkat hunian hotel di daerah -daerah yang menjadi spot wisata seperti Palabuhanratu dan Geopark Ciletuh.
Begitupun dalam investasi, sepanjang 5 tahun terkahir ini nyaris tidak ada investasi baru dalam sektor manufaktur dan padat karya yang bisa menampung banyak tenaga kerja.
"Pada bulan Mei lalu masalah sampah ini sempat rapi, dan itupun karena kita teriak - teriak soal sampah saat peringatan May Day, setelah itu parah lagi. Mungkin Pemerintah Daerah Sukabumi ini menunggu warga teriak dulu baru bekerja, kalo diam mungkin cuek, atau mungkin harus terjadi bencana dulu seperti bencana banjir di Cisolok baru ribut kelihatan kerja, sepertinya warga harus banyak teriak biar pemdanya bekerja", pungkasnya dengan nada kesal.
